Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, terutama ditunjukkan oleh skor rendah anak-anak Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Data dari dua dekade terakhir menunjukkan bahwa skor PISA Indonesia tetap jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut analisis Bank Dunia (2018), 55 persen anak usia sekolah di Indonesia tidak mampu membaca dengan baik atau secara sederhana, mereka functionally illiterate. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan gizi dan pendidikan, Indonesia akan membutuhkan waktu 200 tahun untuk mengejar ketertinggalan skor PISA dari rata-rata negara-negara anggota OECD.
Selain itu, 41 persen anak usia sekolah di Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Prestasi anak-anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh gizi yang cukup, dimana masih banyak anak di Indonesia yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Berdasarkan data Riskesdas Kemenkes RI, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa 41 persen anak usia sekolah dan remaja di Indonesia tidak pernah sarapan, dan sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang tidak sehat.
Salah satu program yang diusulkan oleh salah satu calon Presiden RI adalah program makan gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil melalui PAUD serta Posyandu. Program ini diharapkan dapat membantu Indonesia memanfaatkan bonus demografi dan juga dapat membantu mengatasi masalah tengkes (stunting) yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.
Meskipun anggaran untuk memberikan makan siang gratis di sekolah cukup besar, namun hal ini bisa dan seharusnya tersedia. Rasio belanja pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah yang terendah di antara negara-negara anggota G20.
Untuk membiayai program-program pembangunan dan pemerataan, Pemerintahan mendatang perlu meningkatkan rasio pendapatan negara hingga 23 persen dari PDB, dan beberapa langkah peningkatan penerimaan negara untuk mencapai target tersebut masih sangat mungkin. Salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi pajak menggunakan big data dan AI yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara antara 3-6 persen dari PDB.
Program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen dan menciptakan setidaknya 1,8 juta lapangan kerja permanen baru. Oleh karena itu, program makan siang gratis di sekolah layak untuk diperjuangkan. Manfaat ekonominya sangat besar dan manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi berikutnya. Pergi ke sekolah harus membuat pikiran dan perut kenyang.
Sumber: Prabowosubianto.com
Source link
