Aktivis PGRI Ilham Wahyudi menantang kepala sekolah di bawah naungan pemerintah untuk berani buka-bukaan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ilham melihat, selama ini pengelolaan dana BOS terkesan susah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga publik masih terkesan sulit untuk melihat secara utuh.
“Berani apa tidak memampang di depan sekolah menggunakan banner besar. Berapa dapat anggaran BOS, digunakan untuk apa dan bukti pembelian mana. Masyarakat berhak tahu,” lantang Ilham, saat dikonfirmasi Suara Indonesia lewat sambungan selulernya, Senin (15/01/2024).
Berdasarkan hasil pengaduan yang masuk kepadanya, ada beberapa sekolah diduga kong-kalikong terkait penggunaan dana BOS.
“Pihaknya mendorong, Bupati Jember untuk berani mengambil satu kebijakan ikut mendukung menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan bebas dari korupsi.
“Sehat dari kegiatan yang berpotensi menyuburkan dugaan praktik korupsi, kolusi dan optimisme. Caranya, pampang perolehan bos lebar-lebar karena itu amanah Undang-undang KIP,” sambung pria yang masih keluarga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Selain dipampang, pihaknya juga mendorong ada opsi agar ada pelaporan secara online berbasis digital secara terbuka di setiap sekolah penerima dana BOS.
“Jika keadaan ini terus dibiarkan, dirinya khawatir, BOS yang semestinya digunakan untuk kepentingan sekolah, hanya digunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
“Dirinya mencontohkan, persoalan SDN Curahnongko 8 yang sebelumnya sempat dilaporkan ke Polres Jember terkait dana BOS oleh komitenya.
Sebelumnya, Aktivis (Transparansi Akuntabel dan Partisipasi Publik) Trapp Miftahul Rahman, mendesak Komisi D DPRD Kabupaten Jember bernada sama.
Pihaknya mendesak DPRD Jember segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sekolah yang dicurigai bermasalah terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Miftahul memandang, dunia pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat dirinya ikut bersuara karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Miftahul juga mendorong semua pihak untuk ikut serta mengawasi, bagaimana pengelolaan dana BOS yang benar.
