DAILYPANGANDARAN- Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini masih dalam tahap usulan. Nilai persetujuan dari bank belum diumumkan.
“Saya kira persoalan di Pangandaran ini tidak hanya terjadi di sini. Oleh karena itu, beberapa kebijakan pemerintah pusat harus turut serta dalam langkah-langkah pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” ujarnya, Kamis (28/3/2024).
Asep menjelaskan bahwa jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil.
“Opsi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan RAPBD setelah APBD mendapatkan nomor register. Di dalam RAPB ini terdapat hubungannya dengan APBD yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” katanya.
Jika APBD tidak mendapatkan nomor register, kata Asep, maka APBD tersebut tidak dapat dijadwalkan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan ada evaluasi yang harus dilakukan. DPRD tidak dapat memberikan detail karena bukanlah pelaksana,” tambah Asep.
