Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045” oleh Prabowo Subianto
Di luar delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Kedua belas target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah target minimum tambahan 4 juta hektar area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, asumsikan semuanya adalah sawah padi, maka akan terjadi penambahan 20 juta ton padi (asumsi produktivitas 5 ton per hektar) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi hasil panen 50%).
Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang baik, membuatnya tersedia saat kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan lembaga penerimaan negara, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan domestik. Pendirian Lembaga Penerimaan Negara diharapkan akan meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya merupakan kekurangan kekayaan tetapi merupakan cermin dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar sejumlah perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, menghasilkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi tiang kebijakan pemerintah. Mematok target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Memperkuat Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, memperkuat BPJS Kesehatan dan menjamin ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk mendorong otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pembentukan dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran negara yang sangat penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses terhadap nutrisi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional dengan baik.
Target Prioritas 10: Memastikan Pelestarian Lingkungan
Dalam usaha kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan diperjuangkan sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mendapatkan akses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Sanitasi Baik bagi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai tahun kedua. Di kawasan perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen umum yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen sewa umum). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Mandiri yang Lain
Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan adalah langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Memperkuat program-program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan…
