Pemkab Situbondo Dianugerahi Penghargaan LHP WTP BPK RI 2023 Sekali Lagi

Advertorial

Bupati Situbondo Karna Suswandi saat menerima penghargaan LHP atas LKPD BPK RI Tahun 2023 di Surabaya. (Foto: istimewa)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali meraih penghargaan LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Kamis (2/5/2024) di Surabaya.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi merupakan pencapaian yang telah diraih berkali-kali oleh pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Bupati Situbondo Karna Suswandi menyatakan, meskipun telah beberapa kali mendapat penghargaan LHP dari BPK RI, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depan untuk lebih baik.

“Terdapat tiga poin yang menjadi perhatian dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium, dan PJU yang belum memiliki bukti konsumsi listrik,” ujar Bupati, Jumat (3/5/2024).

Pihak terkait juga menjelaskan bahwa sebelum kepemimpinannya, terdapat banyak pemasangan PJU yang tidak memiliki pemakaian listrik yang terhitung, namun setelah menjadi kepala daerah, setiap PJU harus menggunakan meteran listrik agar pengeluaran daerah lebih efisien dalam penggunaan listrik PJU.

“Oleh karena itu, jika tanpa menggunakan meteran, apabila terdapat warga yang melakukan sambungan ilegal yang tidak terdeteksi, hal tersebut akan menjadi tanggungan daerah,” ungkap Bupati yang akrab disapa Bung Karna.

“Alhamdulillah, sejak masa kepemimpinan saya sejak tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 200 miliar menjadi 300 miliar,” lanjutnya.

Dengan demikian, Bupati menegaskan bahwa fiskalitas juga terus meningkat. “Dengan demikian, kemandirian fiskal Kabupaten akan tercapai. Mengingat bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) semakin menurun seiring berjalannya waktu,” ujarnya.

Penurunan bantuan dari pemerintah pusat ini, menurutnya, akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah jika terus mengalami penurunan, sehingga banyak kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemerintahan akan mengalami penurunan drastis jika tidak diperkuat secara fiskal.

“Langkah yang harus diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan PAD,” jelas Bupati.

Bung Karna menekankan bahwa peningkatan PAD adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan agar Kabupaten Situbondo dapat bersaing dengan daerah lainnya.

“Ini adalah prioritas yang harus dicapai, sehingga ke depan peran dan eksistensi pemerintah daerah dalam masyarakat akan meningkat,” tandasnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA