Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) telah mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada hari Kamis (30/5).
Acara ini menyoroti isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Amnesty International baru-baru ini melaporkan tentang penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel, yang dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan melanggar HAM di Indonesia.
Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dengan Broto Wardoyo sebagai moderator, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI. Berbagai pembicara terkemuka juga dihadirkan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyambut baik penyelenggaraan seminar ini dan mendorong mahasiswa untuk aktif memperluas pemahaman mengenai isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, menjelaskan mengenai perlindungan data dan kebijakan lokalisasi data yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Dia juga menyoroti ancaman siber di tahun 2024, termasuk ransomware, dan pentingnya regulasi yang lebih kuat serta kesadaran institusi dalam mematuhi rekomendasi pihak berwenang.
Pembicara lainnya termasuk Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Pemimpin Redaksi GTV sekaligus Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Peneliti di The Habibie Center, Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, dan dosen Keamanan Internasional Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.
Semua pembicara membuka wawasan tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi kebijakan keamanan siber untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Seminar ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk lebih memahami kompleksitas isu keamanan nasional dan hak-hak sipil, serta pentingnya melibatkan diri dalam menjaga keseimbangan yang adil dan berkelanjutan.
