Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga merupakan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap program makanan bergizi gratis sebagai investasi dan cara efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Hal ini disampaikan oleh Sachs dalam seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat bagus dan efektif dalam memperbaiki gizi masyarakat yang dilakukan oleh negara. Program ini dimulai dari usia dini dan bekerja sama dengan program makanan sekolah,” kata Sachs seperti yang dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs mengakui bahwa program makanan bergizi gratis tidaklah murah, namun jika dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Sachs juga menjelaskan beberapa dampak dan manfaat dari program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
“Selain itu, mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi program makanan siang gratis ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” pungkasnya.
Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mengumumkan program makan bergizi gratis yang akan diberikan kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
