Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad saat mengikuti rapat. (Foto: Alawi/Suara Indonesia)
SUARA INDONESIA, BONTANG – Banjir rob yang kerap melanda wilayah Bontang Kuala (BK) telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat. Setiap kali air pasang datang, jalan utama yang menjadi akses vital bagi warga terputus, memaksa mereka untuk menunda aktivitas sehari-hari.
Situasi itu mendorong Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad, untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar segera menangani masalah ini dengan prioritas tinggi.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (8/8/2024), Abdul Samad menekankan betapa pentingnya penanganan banjir rob di BK. Ia menggambarkan dampak serius yang ditimbulkan oleh banjir ini, mulai dari terputusnya akses jalan hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Selain terputusnya akses jalan, banjir rob juga sangat menghambat aktivitas masyarakat. Saya ingin Pemkot Bontang segera mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Tidak hanya menyuarakan keluhan, Abdul Samad juga menekankan perlunya tindakan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah kota. Dalam pandangannya, penanganan banjir rob tidak bisa lagi ditunda, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga BK.
Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk mencari solusi komprehensif terkait penanganan banjir rob. Ia menjelaskan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial dan membutuhkan kajian yang mendalam serta pendekatan yang lebih holistik. “Pastinya, ini menjadi perhatian utama bagi Pemkot Bontang. Kami akan mengkaji lebih lanjut solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir rob ini,” jelas Basri Rase.
Dalam upaya penanganan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Edy Prabowo, juga memberikan keterangan terkait langkah-langkah yang telah diambil. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Perwakilan Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa perbaikan di wilayah BK masuk dalam proyek prioritas.
Edy Prabowo menjelaskan bahwa meski perbaikan tidak bisa dilakukan dalam Perubahan APBD 2024, namun proyek penanganan banjir rob di BK sudah direncanakan masuk dalam prioritas BBPJN pada tahun 2025. “Ada tiga skema yang kami rencanakan untuk penanganan banjir rob di sana. Pertama, menggunakan struktur jembatan layang; kedua, dengan penambahan timbunan tanah; dan ketiga, menggunakan montar foam,” paparnya.
Masyarakat Bontang Kuala kini menaruh harapan besar pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Dengan langkah-langkah konkret yang telah disiapkan, mereka berharap penanganan banjir rob dapat segera terealisasi, sehingga kehidupan sehari-hari dapat kembali normal tanpa dihantui oleh ancaman banjir yang terus berulang.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pihak terkait, penanganan banjir rob di Bontang Kuala diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana masalah lingkungan dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat setempat. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
