Sistem informasi produk hukum Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik. (Foto: Humaskab).
SUARA INDONESIA, BANYUWANGI – Sistem informasi produk hukum Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik di Indonesia. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut Banyuwangi meraih posisi teratas dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
JDIH Banyuwangi selama lima tahun sejak 2020-2024 menjadi yang terbaik secara nasional dari 1617 anggota.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik. “Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah,” kata Ipuk.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Bramuda menjelaskan bahwa Banyuwangi meraih penghargaan JDIHN Awards kategori Kabupaten. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator.
Tujuh aspek tersebut mencakup organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.
“Banyuwangi unggul dalam semua aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh tim Kemenkumham RI di Banyuwangi,” ujar Bramuda.
Bramuda menambahkan bahwa JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi, seperti inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah.
JDIH Banyuwangi juga menyediakan layanan bagi kelompok disabilitas melalui program “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).
“Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dengan huruf braille, serta video publikasi peraturan daerah dengan bahasa isyarat,” tambah Bramuda. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
