DAILYPANGANDARAN – Mendekati pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) sudah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang saat ini memiliki kursi, mereka terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama terdiri dari PDI-PAN yang mengusung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sementara koalisi kedua terdiri dari PKB, PKS, dan Gerindra yang mengusung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi meskipun sudah mendapat rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol yang berhasil mendapatkan kursi di Pangandaran yaitu Golkar dan PPP belum menentukan sikap. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP memiliki 2 kursi.
KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua calon yang sudah mendapatkan rekomendasi, Citra-Ino didukung oleh dua parpol yang memiliki 20 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan bahwa partainya belum memutuskan koalisi bersama siapa. “Belum, masing-masing calon masih memiliki kegiatan,” kata Riki, Sabtu (24/8/2024).
Sementara itu, PDI Perjuangan resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan oleh Sekjen PDI, Hasto, pada Rabu (22/8/2024). Keduanya akan resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, juga membenarkan bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat dalam Pilkada ini.
Otang menyatakan bahwa Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan dari Gerindra. “Penyerahan B1.KWK dari Gerindra sudah diterima keduanya,” ucapnya.
Otang juga menjelaskan mengenai langkah PAN yang telah menerbitkan rekomendasi kepada Ino Darsono yang dipasangkan dengan Citra Pitriyami.
Terkait Golkar, Otang mengatakan bahwa mereka masih menunggu untuk memutuskan apakah akan bergabung atau memanfaatkan hasil keputusan MK. “Jika ikut keputusan MK, mereka bisa mengajukan satu paket,” katanya.
