Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyarankan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri perlu segera dilakukan di Indonesia. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Dalam diskusi terbatas di Universitas Bakrie, Jakarta, Rizal Darma Putra mengemukakan bahwa pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri merupakan bagian penting dari restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit intelijen dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Selain pemisahan fungsi, aspek pengawasan juga perlu ditingkatkan. Rizal Darma Putra menekankan pentingnya adanya otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN guna mencegah potensi abuse of power. Transparansi dalam pengawasan dianggap penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Diskusi tersebut juga menyoroti penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Muhammad Haripin dari BRIN menekankan perlunya optimalisasi peran BIN untuk menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada guna mengurangi ego sektoral di antara lembaga tersebut.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pola rekrutmen intelijen juga menjadi fokus diskusi. Haripin menyarankan agar proses rekrutmen intelijen dilakukan secara lebih terbuka dan inklusif melalui silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam.
Ancaman eksternal yang semakin kompleks menuntut penguatan intelijen luar negeri. Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri agar dapat menghadapi ancaman dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Kritik juga disampaikan terhadap dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN. Erik Purnama dari ISDS menekankan bahwa dominasi militer dapat mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan.
Diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan SDM disarankan sebagai langkah-langkah utama.
Diharapkan dengan restrukturisasi yang dilakukan, BIN dapat menjadi lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi berbagai tantangan yang ada.
