Pemisahan fungsi intelijen dalam dan luar negeri dianggap penting oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra. Menurutnya, dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia, perlu untuk memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri.
Rizal menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen tersebut sangat diperlukan, termasuk kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen negara, meskipun mengakui bahwa pengawasan terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) sangat kompleks.
Selain itu, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menyoroti pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Intelijen. Namun, dalam praktiknya, Haripin menunjukkan bahwa fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen.
Haripin juga membahas tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang intelijen, menyatakan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, ia menyoroti bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini, menurut Haripin, adalah kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman. Oleh karena itu, pengawasan yang baik diharapkan mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN.
