Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Meskipun demikian, upaya ini telah menimbulkan kritik karena dianggap dapat merusak lingkungan setempat.
Proyek PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024 ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, atas nama Kementerian Pertahanan RI. Proyek ini melibatkan luas kawasan hutan yang mencapai 13.540 hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa proyek ini terletak di kawasan hutan adat dan memiliki nilai konservasi tinggi. Beberapa pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik telah merasa terdampak karena tanah mereka digusur.
Aktivis PUSAKA, Franky Samperante, menyatakan bahwa proyek ini melanggar hak masyarakat adat, merusak lingkungan hidup, dan tidak mengikuti prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Prinsip FPIC menuntut agar masyarakat adat diberi informasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka terkait proyek yang akan dilakukan di wilayah adat mereka.
Selain itu, LBH Papua juga mengkritik proyek ini, terutama terkait dengan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. Mereka menekankan bahwa proyek ini akan berdampak negatif terhadap kawasan tersebut yang telah dilindungi sebelumnya.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN di Merauke, dengan harapan dapat mencapai ketahanan pangan dan swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa program PSN saat ini berjalan dengan baik, termasuk program food estate dan cetak sawah di Merauke.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang berkomitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia, juga menginstruksikan berbagai langkah untuk mengoptimalkan lahan pertanian di daerah tersebut. Meskipun demikian, kritik dan desakan untuk menghentikan proyek PSN di Merauke terus dilontarkan oleh berbagai pihak termasuk aktivis dan organisasi lingkungan.
