Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dipertimbangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai bagian dari transisi energi jangka panjang di Indonesia. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan kompleksitas pengembangan energi nuklir dan tanggung jawab Kementerian tersebut dalam perencanaan rencana tersebut. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terfokus pada sektor non-energi, sementara pemerintah bertujuan untuk mencapai Net Zero Emission 2060 dengan mempertimbangkan energi nuklir sebagai solusi bersih. Namun, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder. Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja khusus untuk merevisi kelembagaan terkait PLTN. Beberapa strategi yang akan diterapkan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan, reformasi regulasi dan kebijakan, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan sosial dan politik juga diakui sebagai bagian dari hambatan dalam pengembangan PLTN selama ini. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, isu politik dan teknis serta implikasi terhadap kelembagaan menjadi kendala utama dalam realisasi rencana PLTN.
Langkah Besar: PLTN Segera Hadir di Indonesia
