Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurut Hasan, tindakan tegas terhadap korupsi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di semua tingkatan.
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi diharapkan akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina, sebagai aset nasional yang merupakan kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia, harus membersihkan operasinya agar menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Dia berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. Semua langkah yang diambil oleh pemerintah ini memiliki tujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan memerangi korupsi di semua tingkatan.
