Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Untuk memastikan badan tersebut dikelola dengan integritas tinggi dan akuntabilitas yang tinggi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis seperti Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas untuk Danantara. Pada acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan urgensi lembaga ini sebagai implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tokoh bangsa juga ditugaskan sebagai penasihat lembaga dengan tujuan memastikan integritas dan cinta Indonesia terjaga.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola investasi tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan demi mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia menuju tahun 2045. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan komitmen ini diharapkan akan menjaga keberlanjutan dan keberhasilan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
