Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Komando Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan terbaru tersebut akan mengarahkan 70% anggaran belanja untuk kepentingan rakyat dengan pengurangan pengeluaran rutin pegawai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memahami ajaran Islam dalam tata kelola keuangan daerah. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menekankan bahwa perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran merupakan tugas mulia yang selaras dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.
Menyadari bahwa keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, Gubernur KDM mengajak seluruh penyelenggara negara di Jawa Barat untuk meningkatkan kesadaran akan hal tersebut. Ia menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya dinilai dari simbol-simbol keagamaan, melainkan dari kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya negara hadir dalam setiap aspek kehidupan warganya, termasuk akses fasilitas kesehatan yang harus dapat dijangkau oleh semua warga.
Dalam momentum 1 Syawal 1446 Hijriah, Gubernur KDM mengajak semua pihak untuk merenung dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dalam membantu kaum miskin dan yang membutuhkan, diharapkan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat akan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Barat. Kebijakan ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa pengelolaan anggaran yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi semua pihak.
