Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menolak korupsi dan menyatakan pentingnya negara menyita aset para koruptor, tetapi dengan syarat bahwa langkah tersebut harus dilakukan dengan adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa kerugian yang disebabkan oleh korupsi harus dikembalikan kepada negara. Namun, ia juga menekankan perlunya adil kepada keluarga para koruptor dan menyoroti pentingnya evaluasi hukum terhadap aset yang dimiliki sebelum menjabat dalam pemerintahan.
Prabowo juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap pejabat korup, menggambarkan tindakan korupsi sebagai bentuk perampokan yang disembunyikan di balik legalitas. Ia berpendapat bahwa tindakan lebih tegas perlu diambil untuk mencegah korupsi dan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan. Menurut Prabowo, dorongan hukuman yang lebih keras dapat menghasilkan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku korupsi.
Dalam paparannya, Prabowo juga mencermati pola pikir para koruptor yang berpikir bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Ia menekankan perlunya tindakan tegas untuk mengubah mindset koruptor dan mencegah praktik korupsi yang merugikan negara. Prabowo berpendapat bahwa dalam menangani kasus korupsi, keadilan harus tetap diutamakan tanpa meninggalkan aspek kemanusiaan terutama dalam hal keluarga para koruptor.
