Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyoroti penanganan masalah tawuran di Jakarta yang tidak hanya dapat mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga harus menyelesaikan akar permasalahan yang lebih dalam. Kevin menekankan bahwa masalah seperti pengangguran, minimnya ruang ekspresi, dan kurangnya literasi digital merupakan faktor utama yang memicu tawuran di Jakarta. Data dari BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yang artinya mereka tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mendapat pelatihan, yang mana dapat menyebabkan ketegangan sosial.
Kevin juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi “Youth Creative Hub”, tempat di mana pemuda bisa belajar vokasi, digital marketing, atau bahkan mengembangkan UMKM. Selain itu, Kevin juga mempertanyakan literasi digital di kalangan pemuda Jakarta, dengan temuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyatakan bahwa sebagian besar konten provokatif tawuran di media sosial berasal dari Jakarta. Kevin menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya.
Dia juga menyoroti keberhasilan program Siber Patriot di sekolah-sekolah yang berhasil menurunkan perundungan siber, dan menyarankan agar program serupa diperluas ke lebih banyak sekolah, terutama di Jakarta Timur yang menjadi pusat tawuran. Kevin juga merujuk pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, dan menyarankan Pemprov DKI untuk mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga, dan kewirausahaan.
Pada tingkat anggaran, Kevin menekankan pentingnya optimalisasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda. Contohnya, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan. Kevin menyatakan bahwa penyelesaian masalah tawuran membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk polisi, karang taruna, tokoh agama, dan orang tua guna menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
