Kemandirian Antariksa Indonesia Menjadi Fokus Pembahasan
Inovasi teknologi yang pesat di seluruh dunia, didorong oleh privatisasi dan persaingan geopolitik yang semakin meningkat di bidang antariksa, menuntut Indonesia untuk mengembangkan strategi nasional yang berorientasi pada kemandirian antariksa. Pada sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), para pembicara dari berbagai sektor menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di abad ke-21. Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, serta media nasional baik secara online maupun offline.
Pada pembukaan diskusi yang dipandu oleh Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, menegaskan bahwa kemandirian antariksa bukan lagi pilihan, namun menjadi keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin ketat.
Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN dan Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021, menyoroti perlunya penguasaan teknologi antariksa sebagai syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengembangan program antariksa, namun harus segera mengambil langkah strategis agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa kini menjadi domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara, dengan implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional.
Dari perspektif Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti perlunya Indonesia untuk membangun ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh, mulai dari manufaktur hingga data analytics. Dukungan politik dari pemerintah dan arah kelembagaan yang jelas dianggap sangat penting untuk mencapai kemandirian antariksa yang diinginkan. Menurut Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Indonesia harus membangun kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang berdaulat dalam sektor antariksa.
Yusuf Suryanto, S.T., M.Sc., Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Dalam kerangka RPJPN 2025–2045, antariksa telah menjadi proyek strategis nasional, namun memerlukan kolaborasi lintas aktor untuk implementasinya. Prof. Dr. Fredy B.L. Tobing, Guru Besar FISIP UI, menegaskan pentingnya Indonesia untuk memperjelas agenda setting nasionalnya di bidang antariksa.
Dari perspektif Asra Virgianita, Ph.D., Wakil Direktur CIReS FISIP UI, kebijakan antariksa harus menjadi cerminan dari keadilan dan kepentingan nasional yang berbasis keadilan. Diskusi ini juga menyoroti kurangnya dukungan politik dan konsistensi dalam kebijakan anggaran untuk pengembangan sektor antariksa di Indonesia. Dr. Dave Laksono memandang bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya antariksa masih rendah, sementara Arif Nur Hakim, Kepala Pusat Riset Teknologi Roket, BRIN, menyampaikan bahwa pembangunan bandar antariksa memiliki risiko yang tinggi dan memerlukan kesiapan yang matang.
Hasil diskusi menekankan pentingnya Indonesia untuk segera mengembangkan strategi terpadu dalam mencapai kemandirian antariksa. Hal ini dimulai dari penataan kelembagaan, regulasi, investasi, kolaborasi lintas sektor, serta perumusan ulang strategi dan roadmap industri antariksa. Revitalisasi kelembagaan yang berperan dalam pengembangan teknologi antariksa nasional di masa lalu juga dipandang sebagai langkah krusial dalam memajukan sektor antariksa Indonesia.
Sumber: Kemandirian Antariksa Sebagai Pilar Kedaulatan: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
