Di tengah dinamika persaingan geopolitik antariksa yang semakin meningkat, penting bagi Indonesia untuk segera merancang strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa. Permasalahan ini menjadi perbincangan dalam diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI pada Selasa (27/5/2025) lalu, dihadiri oleh berbagai pakar lintas sektor.
Diskusi tersebut melibatkan tokoh-tokoh nasional dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, dan media. Pembukaan acara dilakukan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, yang menegaskan urgensi dalam membahas isu strategis ini. Sebagai pembicara utama, Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa.
“Indonesia, sejak awal perjalanan keantariksaan pada era 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, sekarang dihadapkan pada tantangan besar terkait tata kelola program antariksa yang lemah, keterbatasan pendanaan, dan ketidaksolidan arah kebijakan pasca integrasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke dalam BRIN,” ungkap Prof. Djamaluddin. Beliau menambahkan bahwa Indonesia berisiko tertinggal jika tidak segera mengambil langkah strategis untuk berubah dari pengguna menjadi produsen yang aktif dalam ekonomi antariksa global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menekankan bahwa ruang antariksa saat ini menjadi domain strategis yang setara dengan daratan, laut, dan udara, yang berdampak langsung pada bidang pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan. Di tengah rivalitas global dan militerisasi orbit, Indonesia tidak dapat lagi bertindak pasif. Ia mengusulkan pembaharuan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah koordinasi lintas sektor. “Saatnya berpikir strategis dan bertindak secara terpadu,” tegasnya, menyadari potensi kegagalan dalam pengelolaan antariksa tanpa adanya koordinasi yang solid.
Dari Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Ia menegaskan bahwa kemandirian antariksa merupakan prasyarat bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan, terutama dalam pelayanan publik di daerah terpencil, manajemen bencana, dan keamanan perbatasan. Anggarini mendorong untuk membangun ekosistem antariksa nasional yang komprehensif dan mengejar konstelasi satelit Low Earth Orbit (LEO) sebagai pondasi ekonomi antariksa.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, mengakui bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI menilai pentingnya antariksa sebagai pilar strategis dalam ketahanan nasional, dan mendukung Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal dalam pembangunan tata kelola antariksa yang berdaulat.
“Karena itu, secara politis, sektor antariksa belum mendapat perhatian khusus karena dampak langsungnya tidak terlalu terlihat oleh masyarakat, menyebabkan kurangnya prioritas kebijakan negara terhadap pembangunan kemandirian antariksa,” jelasnya.
Dari Kedeputian Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Yusuf Suryanto menegaskan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, lembaga yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meskipun Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, investasi antariksa masih tertinggal.
Beberapa peserta juga memberikan sorotan kritis. Mahasiswa Universitas Pertahanan menyoroti minimnya dukungan politik pemerintah terhadap sektor antariksa, yang diakui oleh Dr. Dave Laksono karena dampaknya yang tidak langsung terasa seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, Arif Nurhakim dari Pusat Riset Teknologi Roket memberikan harapan mengenai keberlanjutan Badan Antariksa dalam waktu dekat.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera bertindak dan merumuskan strategi antariksa nasional yang holistik agar tidak hanya menjadi penonton dalam persaingan ekonomi antariksa global. Tanpa tindakan nyata dan komitmen yang kuat, harapan untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa hanya akan tetap menjadi impian di orbit yang tak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
