Aktivitas tambang galian C dan reklamasi di Kabupaten Gresik semakin menimbulkan kekhawatiran. DPRD Gresik menyoroti masalah tersebut dan meminta pemerintah untuk mengkaji izin serta meningkatkan pengawasan terhadap tambang. Terlebih lagi, aktivitas tambang ini dituduh merusak infrastruktur dan lingkungan. Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, mengungkapkan bahwa tambang dan reklamasi telah menyebabkan kerusakan serius terutama pada jalan-jalan utama di Gresik. Kendati demikian, kewenangan izin dan pengawasan berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga sulit bagi pemerintah kabupaten untuk mengambil tindakan. Pengawasan yang lemah juga telah menyebabkan kecelakaan fatal dan kerusakan ekologis yang merugikan masyarakat. DPRD Gresik berencana untuk mengajukan protes kepada pihak terkait yang memberikan izin, terutama bagi tambang dan reklamasi di wilayah pesisir. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Gresik yang merasakan dampak negatif dari aktivitas tambang tersebut. Dengan demikian, diharapkan tindakan yang diambil dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat.
DPRD Gresik Mendorong Evaluasi Galian C dan Reklamasi Tuntas
