Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya tersebut melibatkan kriminolog, psikolog, kampanye #JagaJakarta, dan pembentukan Satuan Tugas Antitawuran. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, staf khusus, tenaga ahli gubernur, sekretaris daerah, asisten sekda, serta kepala dinas dan direksi BUMD terlibat dalam diskusi. Para peserta mencatat bahwa tawuran di Jakarta telah menjadi masalah lama dengan berbagai penyebab yang berbeda dan perlunya tindakan cepat dari Pemprov Jakarta. Kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari universitas sekitar juga akan dijajaki untuk merumuskan solusi yang lebih holistik. Para pejabat setempat menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan kampanye #JagaJakarta sebagai salah satu pendekatan yang efektif. Mereka juga mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan untuk intensifikasi patroli. Pendekatan ekonomi dan sosial juga dikaji sebagai solusi jangka panjang, dengan turut merumuskan insentif bagi wilayah bebas tawuran dan disinsentif bagi daerah rawan konflik. Usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran juga muncul dalam forum tersebut sebagai garda depan dalam penanganan konflik. Para pejabat menegaskan perlunya operasi lapangan yang masif dan pembentukan Satgas harus segera dilakukan untuk memastikan penanganan konflik yang efektif.
DKI Jakarta Melakukan Kajian Kebijakan Untuk Menangani Masalah Tawuran
