Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah berhasil menerapkan langkah efektif melalui peningkatan retribusi persampahan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan implementasi retribusi persampahan yang ditingkatkan, DLH Banyuwangi berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Peningkatan tarif retribusi diharapkan mampu mendukung investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan efisien.
Pemerintah Banyuwangi terus berusaha menggandeng mitra untuk pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah. Pemkab Banyuwangi telah meresmikan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) sirkuler dan terintegrasi di Desa Balak, Kecamatan Songgon, yang dapat menampung sampah sekitar 84 ton per hari. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga telah mulai melaksanakan penerapan pembayaran retribusi persampahan di beberapa wilayah.
Dasar penerapan retribusi persampahan merupakan mandat Peraturan Pemerintah Tahun 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki dasar regulasi yang mengatur tentang penarikan retribusi persampahan/Kebersihan.
Besaran tarif pelayanan pengelolaan persampahan terdiri atas golongan rumah tinggal, pelaku usaha/ kegiatan usaha, kantor, dan lembaga pendidikan. Besaran tarif tersebut mencakup wilayah Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Blimbingsari, Srono, Singojuruh, Songgon, Sempu, Genteng, Glenmore, dan Pesanggaran.
Peningkatan retribusi persampahan juga diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. DLH memastikan bahwa retribusi ini dapat dijalankan secara efektif dan transparan.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan Banyuwangi yang lebih bersih dan sehat. Penulis artikel ini adalah Muhammad Nurul Yaqin dan diedit oleh Imam Hairon.
