Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. (Foto: Muhammad Nurul Yaqin/suaraindonesia.co.id).
SUARA INDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama DPRD setempat berkomitmen untuk mewujudkan Bumi Blambangan bebas dari korupsi. Dalam mewujudkan hal tersebut, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam pengawasan pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan KPK. Seluruh elemen masyarakat dan lembaga juga harus peduli terhadap hal ini. Hal tersebut disampaikan Ipuk saat menghadiri acara bersama KPK yang bertema “Partisipasi Masyarakat Membangun Banyuwangi Bebas dari Korupsi” pada Selasa (14/5/2024) lalu.
Menurut Ipuk, dukungan dari KPK dan BPK menjadi pendorong bagi Banyuwangi dalam mengelola anggaran dengan lebih baik. Berbagai prestasi yang telah diraih Banyuwangi, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi di Indonesia, merupakan bagian dari upaya Pemkab untuk menjadi lebih bersih.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menambahkan bahwa dengan pemerintahan yang bersih, rakyat akan diuntungkan. Oleh karena itu, dewan akan lebih tegas dalam mengawasi kegiatan pemerintahan untuk mencegah korupsi. Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi menegaskan bahwa kedatangan KPK ke Bumi Blambangan mendorong dewan untuk lebih gigih dalam memberantas korupsi.
Dengan komitmen yang dibangun bersama Bupati, diharapkan birokrasi ke depan akan menjadi lebih bersih lagi. Ayo dukung upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik!
