Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”. Seminar tersebut bertujuan untuk merespons penggunaan spyware yang disoroti dalam laporan Amnesty International terkait pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang ahli di bidangnya dan dimoderatori oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Dalam seminar ini, dibahas mengenai pentingnya memahami isu spyware dari berbagai perspektif dan bidang yang berbeda guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Broto menyatakan bahwa perlu adanya regulasi yang jelas dan lugas terkait isu spyware agar dapat menjaga keseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil. Hal ini penting mengingat adanya kekhawatiran bahwa hak-hak sipil dapat terancam ketika negara memberlakukan sistem keamanan yang ketat di ruang digital.
Dalam seminar tersebut, para pakar seperti Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan BSSN RI, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, dan pemimpin redaksi GTV serta Ketua IJTI turut memberikan pandangan mengenai isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari berbagai sudut pandang dan pengalaman profesional masing-masing.
Brigjen Pol I Made Astawa menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan dilakukan dengan proses perizinan yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyatakan bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia juga memiliki potensi penyalahgunaan yang dapat melanggar kebebasan sipil, sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dalam setiap operasi intelijen.
