Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri sangat penting mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemisahan ini diperlukan untuk mencegah abuse of power dan konflik kepentingan politik yang dapat terjadi di Badan Intelijen Negara (BIN).
Rizal juga menyoroti pentingnya pengawasan yang kompleks terhadap lembaga intelijen, termasuk pengawasan atas anggaran, operasi, dan regulasi. Ia menekankan perlunya proses rekrutmen intelijen yang lebih transparan dan meminimalisir konflik kepentingan.
Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menekankan perlunya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, ia mengatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi koordinator BIN belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Ia juga mengkritisi dominasi personel militer dalam struktur BIN dan menekankan perlunya fokus pada ancaman eksternal.
Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa perlunya penguatan SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie menilai perlunya perubahan orientasi dalam intelijen untuk lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Ini juga merupakan upaya dalam pengembangan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
